Pegawai Hukum Pajak

Berdirinya ULM tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi Belanda baru mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu tahun 1945 sampai 1949 tersebut Belanda berusaha keras menjajah kembali Indonesia melalui upaya militer dan politik namun berhasil digagalkan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Salah satu daerah yang gigih berjuang mempertahankan kemerdekaan adalah Kalimantan Selatan. Pada tanggal 17 Mei 1949 bertempat di Desa Niih Kandangan, Hasan Basry, memproklamasikan Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Selatan. Pada acara reuni tanggal 3 – 10 Maret 1957 para pejuang ini membentuk Dewan Lambung Mangkurat dengan rencana kerja yang dititikberatkan kepada pembangunan daerah Kalimantan Selatan. Salah satu rencananya adalah mendirikan sebuah Perguruan Tinggi yang akan diberi nama Universitas Lambung Mangkurat.

Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI), merupakan satu-satunya Kampus Perpajakan di Indonesia yang didirikan dan diasuh oleh para mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan serta Tenaga Ahli Alumni Luar Negeri dan para Konsultan Pajak ternama.

Universitas Mataram (UNRAM) merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses berdirinya dari pembentukan Panitia Persiapan Universitas Negeri di Mataram, diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB, yaitu R. Ar. Moh. Ruslan Tjakraningrat. Dua usulan dari Badan Persiapan ini adalah pendirian Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan, dan Fakultas yang menghasilkan ahli agronomi. Kemudian, mencetuskan alternatif nama universitas yaitu Universitas Sangkarengan atau Universitas Mataram. Berdasarkan usulan Badan Persiapan, Universitas Mataram ditetapkan berdirinya pada tanggal 3 November 1962. Namun, satu tahun setelah keputusan tersebut, tidak ada kegiatan yang menandai berfungsinya universitas, sehingga atas permintaan Gubernur, pada tanggal 17 November 1963 Yayasan Pendidikan Sangkareang membuka Fakultas Ekonomi yang diharapkan kelak akan menjadi salah satu fakultas di Universitas Negeri di Mataram.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (selanjutnya disebut UHAMKA) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berlokasi di Jakarta. Sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah, UHAMKA adalah perguruan tinggi berakidah Islam yang bersumber pada Al Quran dan AsSunah serta berasaskan Pancasila dan UUD 1945 yang melaksanakan tugas catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yaitu menyelenggarakan pembinaan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT., pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat menurut tuntunan Islam.

Pada tahun 1960, berdiri Akademi Perniagaan Djambi yang bernaung di bawah Jajasan Perguruan Tinggi Djambi. Yayasan ini didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintahan Jambi waktu itu dan diketuai oleh R. SUDARSONO yang waktu itu menjabat sebagai Walikota Jambi. Selanjutnya pada tahun 1961, Akademi Perniagaan Djambi berubah menjadi Fakultas Ekonomi bersamaan dengan pendirian Fakultas Hukum, keduanya berafiliasi ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Berbekal dengan adanya dua Fakultas tersebut, tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Jambi memperjuangkan berdirinya sebuah perguruan tinggi di Jambi melalui Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi. Dengan Keputusan Menteri PTIP Nomor 105 Tahun 1962 tanggal 15 Agustus 1962 dibentuklah Panitia Persiapan Pendirian Universitas Jambi. Panitia ini diketuai oleh Kolonel M.J. SINGEDEKANE, yang pada waktu itu adalah Gubernur Provinsi Jambi.

Universitas Pakuan (Unpak) merupakan kelanjutan dari Universitas Bogor (Unbo) yang berkiprah selama hampir dua dekade sampai dengan tahun 1980. Beberapa perguruan tinggi swasta pada tahun 1977 berfusi dengan universitas ini yaitu Akademi Pariwisata, IKIP PGRI, Akademi Bahasa Asing, Akademi Sekretaris Manajemen Internasional dan Akademi Ilmu Agama Islam dengan badan penyelenggara Yayasan Perguruan Tinggi Bogor (YPTB).

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965. Sekarang Universitas Muhammadiyah mempunyai tujuh Fakultas dan satu program sarjana, jumlah prodi yang ada sekarang sebanyak 48 program studi.

IKIP Daerah Madiun pada tahun pertama berhasil membuka 3 program studi, yaitu: Pendidikan Umum (PU), Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pasti. Jumlah mahasiswa untuk tahun pertama ada 76 mahasiswa yang berasal dari Madiun dan sekitarnya. Perkuliahan dilaksanakan pada sore hari dan menggunakan sekolah-sekolah di Kotamadya Madiun. Hal itu dilakukan karena IKIP Daerah Madiun belum mempunyai gedung dan sarananya pun masih terbatas. Sehingga tempat perkuliahannya berpindah-pindah tergantung pihak sekolah yang mau diajak kerjasama. Sekolah yang pertama kali digunakan, yaitu SMP Negeri 6 kemudian berpindah di SMA Negeri 3 yang sekarang dipakai oleh SMP Negeri 2, Gedung perpustakaan daerah yang sekarang menjadi Plaza Sri Ratu. Masalah lain yang dihadapi IKIP Daerah Madiun, yaitu terbatasnya dana pengembangan, kekurangan tenaga pengajar maupun administrasi, belum memiliki gedung perkuliahan yang memadai, dan belum mendapatkan status yang jelas. Berkat kerja keras dan kekompakan para pengelola dan bantuan pemerintah daerah serta sekolah-sekolah, IKIP Daerah Madiun dapat bertahan.Sebagai suatu perguruan tinggi, status merupakan hal yang harus dimiliki sebagai simbol legalitas akan kewenangan-kewenangan, hak dan kewajibannya sehingga masyarakat memberi kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa perguruan tinggi swasta yang sudah memiliki status terdaftar diperbolehkan mengadakan perkuliahan sendiri. Sedangkan ujian negaranya berada di lingkup jurusan sejenis yang memiliki status diakui atau disamakan. Untuk itu YAPPERTIM berjuang untuk mendapat status. Salah satu usahanya, yakni mengintegrasikan diri dengan IKIP Sarmidi Mangunsarkoro yang berpusat di Malang dan namanya berganti menjadi IKIP Sarmidi Mangunsarkoro (tahun 1974) dan sebagai pimpinannya: Rektor I Drs. Mujiono, Rektor II R. Soekarman, dan Rektor III Drs. SoeparnoUsaha IKIP Sarmidi Mangunsarkoro belum menghasilkan status yang diharapkan dan selanjutnya IKIP Daerah Madiun menginduk ke IKIP Negeri Surabaya, terutama dalam pelaksanaan ujian negara. Pada tahun 1975 IKIP Sarmidi Mangunsarkoro di Madiun oleh YAPPERTIM diserahkan kepada Pengurus Daerah VIII PGRI Jawa Timur dan dibina oleh Yayasan Pembina Pendidikan Penguruan Tinggi Daerah VIII PGRI Jawa Timur. Nama IKIP Sarmidi Mangunsarkoro di Madiun mulai tanggal 5 Juni 1975 diubah dan diberi nama IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun. Tanggal perubahan dan penetapan nama tersebut di atas oleh pengelola IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun ditetapkan sebagai hari Dies Natalis IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun. Berkat perjuangan Pengurus Daerah VIII PGRI Jawa Timur, dengan Surat Kopertis Wilayah VII tanggal 17 Mei 1976 No. 85/I/1976, mulai tanggal 17 Mei 1976 IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun mendapat Status Terdaftar.