Konselor Pendidikan

IKIP Daerah Madiun pada tahun pertama berhasil membuka 3 program studi, yaitu: Pendidikan Umum (PU), Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pasti. Jumlah mahasiswa untuk tahun pertama ada 76 mahasiswa yang berasal dari Madiun dan sekitarnya. Perkuliahan dilaksanakan pada sore hari dan menggunakan sekolah-sekolah di Kotamadya Madiun. Hal itu dilakukan karena IKIP Daerah Madiun belum mempunyai gedung dan sarananya pun masih terbatas. Sehingga tempat perkuliahannya berpindah-pindah tergantung pihak sekolah yang mau diajak kerjasama. Sekolah yang pertama kali digunakan, yaitu SMP Negeri 6 kemudian berpindah di SMA Negeri 3 yang sekarang dipakai oleh SMP Negeri 2, Gedung perpustakaan daerah yang sekarang menjadi Plaza Sri Ratu. Masalah lain yang dihadapi IKIP Daerah Madiun, yaitu terbatasnya dana pengembangan, kekurangan tenaga pengajar maupun administrasi, belum memiliki gedung perkuliahan yang memadai, dan belum mendapatkan status yang jelas. Berkat kerja keras dan kekompakan para pengelola dan bantuan pemerintah daerah serta sekolah-sekolah, IKIP Daerah Madiun dapat bertahan.Sebagai suatu perguruan tinggi, status merupakan hal yang harus dimiliki sebagai simbol legalitas akan kewenangan-kewenangan, hak dan kewajibannya sehingga masyarakat memberi kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa perguruan tinggi swasta yang sudah memiliki status terdaftar diperbolehkan mengadakan perkuliahan sendiri. Sedangkan ujian negaranya berada di lingkup jurusan sejenis yang memiliki status diakui atau disamakan. Untuk itu YAPPERTIM berjuang untuk mendapat status. Salah satu usahanya, yakni mengintegrasikan diri dengan IKIP Sarmidi Mangunsarkoro yang berpusat di Malang dan namanya berganti menjadi IKIP Sarmidi Mangunsarkoro (tahun 1974) dan sebagai pimpinannya: Rektor I Drs. Mujiono, Rektor II R. Soekarman, dan Rektor III Drs. SoeparnoUsaha IKIP Sarmidi Mangunsarkoro belum menghasilkan status yang diharapkan dan selanjutnya IKIP Daerah Madiun menginduk ke IKIP Negeri Surabaya, terutama dalam pelaksanaan ujian negara. Pada tahun 1975 IKIP Sarmidi Mangunsarkoro di Madiun oleh YAPPERTIM diserahkan kepada Pengurus Daerah VIII PGRI Jawa Timur dan dibina oleh Yayasan Pembina Pendidikan Penguruan Tinggi Daerah VIII PGRI Jawa Timur. Nama IKIP Sarmidi Mangunsarkoro di Madiun mulai tanggal 5 Juni 1975 diubah dan diberi nama IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun. Tanggal perubahan dan penetapan nama tersebut di atas oleh pengelola IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun ditetapkan sebagai hari Dies Natalis IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun. Berkat perjuangan Pengurus Daerah VIII PGRI Jawa Timur, dengan Surat Kopertis Wilayah VII tanggal 17 Mei 1976 No. 85/I/1976, mulai tanggal 17 Mei 1976 IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun mendapat Status Terdaftar.

Universitas PGRI Semarang adalah perguruan tinggi swasta yang senantiasa berkomitmen penuh, sungguhsungguh dalam memberikan layanan jasa pendidikan terbaik, untuk jenjang pendidikan, baik S1 dan S2

Saat ini Universitas Haluoleo telah memiliki 17 Fakultas, Program Pendidikan Vokasi dan Program Pascasarjana. Universitas Haluoleo sejak tahun 2007 telah menjadi Universitas yang maju dan modern, setelah adanya persetujuan Bantuan Soft-Loan Pemerintah Indonesia dengan Islamic Development Bank, Jeddah yang realisasinya dimulai tahun 2005.Bantuan tersebut akan digunakan untuk membangun 8 (delapan) gedung baru bertaraf internasional dan merehabilitasi 11 (sebelas) gedung yang ada di Kampus Bumi Tridharma. Bantuan juga didukung oleh DANIDA (Denmark) untuk peralatan laboratorium dan politeknik. Sesuai dengan visinya Universitas Haluoleo pada tahun 2014 menjadi perguruan tinggi yang maju, bermartabat, berbudaya akademik, dalam membentuk SDM cerdas komprehensif secara berkelanjutan.

Tidak lama setelah kemerdekaan Republik Indonesia (1945), beberapa tokoh nasional yang juga adalah pemuka-pemuka Kristen Indonesia tergerak dan merasa perlu untuk mendirikan Dewan Gereja di Indonesia (DGI). Harapan tersebut baru terlaksana pada tanggal 25 Mei 1950. Di awal kegiatannya, lembaga ini juga telah memberikan perhatian yang cukup besar pada masalah pendidikan karena saat itu bangsa Indonesia sangat memerlukan sumber daya manusia untuk mengisi lapangan kerja dalam berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan ini sudah bersifat mendesak. Pemikiran akan inginnya masyarakat Kristen Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan terus berkembang dalam diskusi-diskusi yang terjadi di lembaga ini. Bahkan dipikirkan pula akan perlunya mendirikan sebuah “universiteit”. Atas dasar itulah, DGI membentuk suatu komisi yang dipimpin oleh Prof. Dr. I.P. Simanjuntak, MA. Komisi ini bertugas membuat suatu studi kelayakan untuk mendirikan universitas yang hasilnya dilaporkan kepada DGI. Sebagai tindak lanjutnya, DGI mengeluarkan resolusi mengenai Universiteit Kristen pada tanggal 30 Juni 1953. Resolusi yang ditandatangani oleh Ds. W.J. Rumambi, selaku Sekretaris Umum DGI, dalam Sidang Lengkap DGI dari tanggal 20-30 Juni 1953 mengusulkan kepada semua gereja dan masyarakat Kristen di Indonesia untuk membantu sepenuhnya pendirian Universiteit Kristen, baik secara moril maupun materil. Beranjak dari resolusi tersebut, maka tokoh-tokoh Kristen Indonesia, yakni Mr. Todung Sutan Gunung Mulia, Mr. Yap Thiam Hien, Benjamin Thomas Philip Sigar, atas nama gereja-gereja yang tergabung dalam DGI (sekarang PGI), mendirikan Yayasan Universitas Kristen Indonesia di hadapan notaris Raden Kadiman, dengan nomor akte 117, tertanggal 18 Juli 1953. Anggota Yayasan kemudian diperbesar dengan kehadiran Elviannus Katoppo, Ong Jan Hong MD, Aminudin Pohan MD, Seri Condar Nainggolan MD, Benjamin Prawirohadmodjo, Pdt. Komarlin Tjakraatmadja, Gerrit Siwabessy MD, Tan Tek Heng, dan J.C.T Simorangkir. Tiga bulan kemudian, yaitu pada tanggal 15 Oktober 1953, diresmikanlah Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang terdiri dari: Fakultas Sastra dan Filsafat, dengan Sub-fakultas: Pedagogik dan Sastra, dan Fakultas Ekonomi. Ketika itu, perkuliahan dan kegiatan administrasi masih berlangsung di gedung HSK yang terletak di Jl. Diponegoro 86, dan di tiga buah flat di Jl. Salemba 10. Dalam perjalanan pengabdiannya, didirikanlah Fakultas Hukum (1956), Fakultas Kedokteran (1962), Fakultas Teknik (1963), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (1994). Hingga saat ini UKI telah memiliki Program Pascasarjana dan 8 fakultas yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Sastra dan Bahasa (FSB), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), dan Fakultas Vokasi yang memiliki 4 program studi terdiri dari Program Sarjana Terapan Fisioterapi, Keperawatan (Diploma 3), Program Sarjana Terapan Analisis Keuangan, dan Manajemen Perpajakan (Diploma 3).

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri biasa disebut UNUGIRI merupakan salah satu perguruan tinggi swasta dibawah naungan Nahdlatul Ulama. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri didirikan pada tahun 2014 oleh para Ulama Nahdlatul Ulama Bojonegoro. Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.10, Jambean, Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115.

Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda’wah (STAI Dalwa) yang telah berpengalaman menyelenggarakan pendidikan tinggi sejak tahun 1996 dengan kondisi dan potensi yang dimiliki merasa terpanggil untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan handal dalam bidang teknologi serta pembangunan nasional.

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965. Sekarang Universitas Muhammadiyah mempunyai tujuh Fakultas dan satu program sarjana, jumlah prodi yang ada sekarang sebanyak 48 program studi.

Dengan melalui perjalanan panjang yang cukup melelahkan dan setelah terjadi tiga kali pergantian kepemimpinan nasional dan kabinet pemerintahan, maka terwujudlah cita-cita tersebut dengan SK Menteri Agama tanggal 31 Oktober 2016 M bertepatan dengan 28 Zul Qa’dah 1437 H.dengan dasar Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendirian STAIN Majene yang peresmian dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin di Majene tepatnya tanggal 12 Nopember 2016. STAIN Majene berdiri secara resmi dan diresmikan oleh Menteri Agama dan langsung melantik Dr. H. M. Nafis Dj, MA sebagai Ketua. Meskipun nama STAIN Majene diambil dari nama sebuah tempat dari salah satu ibukota kabupaten di Sulbar, tetapi levelnya adalah provinsi. Pendirian STAIN Majene disemangati oleh keinginan mengangkat derajat tingkat pendidikan di daerah tersebut yang merupakan provinsi termuda saat ini, karena sebelumnya sangat tertinggal jauh provinsi lain. Secara georafis Majene adalah wilayah yang disepakti para pejuang pendirian provinsi Sulbar sebagai pusat pendidikan, sehingga semua perguruan tinggi negeri berada di Kabupaten Majene. Berkat kegigihan dan kerja keras ketua dan wakil ketua terlantik, maka STAIN Majene hanya dalam tempo kurang lebih setahun telah memiliki tenaga pendidik yang rata-rata berkualifikasi Doktor dan diperkuat tenaga kependidikan, sebagian besar adalah mutasi dari instansi lain dan jatah penerimaan Aparatur Sipil Negara.