Konsultan Desain

Keinginan mendirikan Perguruan Universitas Nahdhatul Ulama merupakan cita-cita para tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama di Provinsi Gorontalo . KH. Abbas Rauf tokoh ulama Nahdiyyin sangat serius untuk memperhatikan pendidikan. bahkan ada beberapa luas tanahnya dihibahkan untuk pendidikan dan agama. Sejak terbentuknya provinsi Gorontalo idea KH Abbas Rauf ini terus digagas oleh generasi Nahdiyyin untuk berkeinginan mendidirikan sekolah unggulan Nahdlatul Ulama (SD-SMP-SMA) bahkan sampai berdirinya sebuah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Gorontalo. Namun hal tersebut terus dibahas dalam Musyawarah Wilayah periode Ismet Mile (2001-2006) cita-cita pendirian perguruan tinggi Nahdlatul Ulama baru semacam gagasan. Periode kepengurusan wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo Drs. H.Karim Pateda, MM (2007-2012) telah ada semangat menunjukkan langkah-langkah untuk mendirikan Perguruan Tinggi dalam naungan Nahdlatul Ulama. Pada periode 2012-2012 masa kepengurusan Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pd.I Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si secara berulang mendiskusikan Langkah-langkah mendirikan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama di Gorontalo terus dibahas dengan Almarhum Drs. Abd. Karim Rauf, M.Pd.I yang saat itu menjabat wakil ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo masa khidmat 2007-2012 dengan Dan hasil diskusi ini disampaikan pada beberapa orang aktivis Nahdiyyin Dikson Yasin SH.I, MH, Arfan Nusi, M.Hum, Taufiq Ayuba, M.Hum. Imran Nihali, M.Pd, Alfian Mato, M.Pd, Helmi Rasyid, S.Pd. Ariyanto Mopangga, S.Ag secara aktif membahas dan mengkaji tentang pendirian perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama di Gorontalo. Akhirnya pada 12 Juli 2015 Ariyanto Mopangga S.Ag Sekretaris Umum PWNU periode 2012-2017. mengundang Dr.H. Ridwan Tohopi, M.Si Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Mantan Wakil Ketua Gerakan Pemuda Anshor Kotamadya Gorontalo periode Abdul Muin Mooduto 1993-1997 sebagai inisiator pendiri Perguruan Tinggi Nadlatul Ulama Gorontalo untuk mepresentasekan Rencana Pendidirian Universitas yang dihadiri oleh Tokoh Nahdltatul Ulama Almarhum K.H. Abdul Gafir Nawawi, MA, Ketua Dewan Surya PW NU Gorontalo, Almarhum Drs. Abdul Karim Rauf, M.Pd.I Wakil Ketua PWNU, Hj. Doli Hanani, M.Pd (Wakil Ketua Muslimat Provinsi Gorontalo), Asma Napu, S.Pd (Muslimat Kota Gorontalo), Suleman Adadau, S.Pd.I (Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bone Bolango), Risman Ibrahim, SH.I (Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pohuwato), Ibrahim T. Sore, M.Pd (Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Gorontalo), Heriyanto Dalango M.Pd, dari (Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Boalemo) Imran Nihali, M.Pd (Organ Perisai Putih) dan beberapa orang dari pengurus Gerakan Pemuda Anshor, Pengurus Fatayat provinsi, kabupaten Kota serta aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berlatar Nahdiyyin. Di Gedung Aula KH Abas Rauf Gedung ex SMA Pancakarsa/Tridharma jalan Jamaluddin Malik Gorontalo, di tempat inilah awal Pertama di Presentasikan Naskah Akademik dan Bentuk Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Perguruan Tinggi ini semula mengambil nama Universitas Islam Gorontalo (UIG) yang pernah ada di Gorontalo yang diprakarsai oleh ulama dan tokoh-tokoh Nahdiyin berafliasi dari Universitas Islam Indoensia (UII) Yogyakarta namun karena alasan historis, perguruan tinggi UIG yang berafliasi dari UII Yogyakarta tidak berlanjut. Dan akhirnya tergantikan dengan Institut Agama Islam Negeri Filial Alauddin yang saat ini telah menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kontruksi Bangunan dan Bentuk Universitas Islam Gorontalo ini di presentasekan oleh Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si dengan formasi sebagai berikut : Fakultas Sains dan Teknologi dengan Program Studi ( Teknik Pertambangan, Teknik Lingkungan, Teknik Perkapalan, Statistika) Fakultas Agama dan Studi Islam dengan Program Studi S1 ( Ilmu Perpustakaan, Jurnalistik dan Akuntansi Syariah) Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan dengan program studi S1 (Konservasi Hutan. Konservasi Pesisir Laut, Sosial Ekonomi Perikanan) Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Kesehatan dengan Program Studi S.1 (Dokter Hewan, Gizi dan Terapi Gigi) Hasil presentase disimpulkan oleh Sekretaris Wilayah Nahdlatul Ulama Ariyanto Mopangga, S.Ag selaku pemimpin rapat saat itu agar hal ini segera beroleh respon dan dukungan dari semua pengurus wilayah, Kabupaten Kota Badan Otonom dan Muslimat dan seleuruh tokoh dan ulama berserta umat Nahdlatul Ulama Gorontalo untuk segera mewujudkan beridirinya perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Gorontalo. Hal ini juga diperkuat oleh KH Abdul Gafir Nawawi, MA tokoh Nahdiyyin dan semua komponen aktivis nahdiyyin untuk merealisasikan sekaligus menyusun semua bahan kajian yang menjadi kebutuhan persyaratan Universitas. Pasca presentase tahun 2015 mengalami stagnan sampai 2016, terjadi kevacuman. Hal ini disebabkan karena berakhirnya masa periode kepengurusan Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pdi. Pada Musyawarah Wilayah menjelang pemilihan ketua dan pengurus wilayah periode 2017-2022 dalam sidang komisi di tetapkan bahwa Nahdlatul Ulama Gorontalo sudah harus memiliki Perguruan Tinggi. Seiring dengan hasil Musyawarah Wilayah ini berakhir dengan terpilihnya Dr. H. Zulkarnaen Suleman, M.Hi sebagai Ketua Umum, Katib Amm Dr. H. Anis Naki, MM, Rais Surya KH. Abdul Gafir Nawawi, MA Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo Masa Khidmat 2017-2022 Berdasarkan amanah musyawarah wilayah Nahdlatul Ulama, sambil menunggu Surat Keputusan dari Pengurus Besar, Ketua Terpilih Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.Hi menunjuk Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si sebagai Ketua Pendiri Perguruan Tinggi Nahdalatul Ulama Gorontalo. Konsep pendirian ini terus di sebarluaskan pada semua pengurus cabang dan Badan Otonom. Hingga pada tanggal 19 Januari 2017 pertemuan Ketua terpilih Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.Hi bersama pengurus Cabang kabupaten kota bertempat Rumah Makan Saung Telaga Biru dengan inti pembahasan rapat adalah memantapkan pendirian Universitas Nahdlatul Ulama. Menindak lanjuti pasca pertemuan Rumah Makan Saung Dr.H.Ridwan Tohopi, M.Si meminta kesediaan Ariyanto Mopangga, S.Ag dalam jabatan selaku sekertaris Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama menjadi sekertaris Tim Pendiri Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.

Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang lahir berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009. Pada Perpres tersebut ditetapkan bahwa mulai 1 Januari 2010 Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) berubah menjadi Institut Seni Indonesia (ISI), kemudian 17 Juli 2010 ISI Padangpanjang diresmikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Prof. Dr. Fasli Jalal, P.hd. Pada saat itu Wamendiknas mengangkat Prof. Dr. Daryusti, M.Hum. sebagai Pj. Rektor, Andar Indra Sastra, S.Sn., M.Hum. sebagai Plt. Pembantu Rektor I, Lazuardi, S.Kar., M.Hum. sebagai Plt. Pembantu Rektor II, dan Martarosa, S.Sn., M.Hum. sebagai Plt. Pembantu Rektor III. Sejarah kelahiran ISI Padangpanjang didahului dengan berdirinya ASKI Padangpanjang (1965) melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 1965 tanggal 22 Desember 1965. Kelahiran ASKI ini didasari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 32 beserta penjelasannya. Mengingat potensi yang ada di Sumatera Barat, timbul gagasan dari pemuka masyarakat dan para seniman untuk menghidupkan serta mengembangkan kebudayaan khususnya masalah kesenian dengan mendirikan KOKAR A dan B. KOKAR A, kemudian menjadi Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI).ASKI Padangpanjang resmi berubah status menjadi STSI Padangpanjang 15 Juni 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1999 yang diresmikan 4 Desember 1999 oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas, Prof. Dr. Satriyo Sumantri Brojonegoro. Seiring dengan perubahan dari Akademi menjadi Sekolah Tinggi, juga terjadi perubahan Pola Ilmiah Pokok (PIP) dari Kesenian Minangkabau menjadi Seni Rumpun Melayu. Perubahan itu menuntut perkembangan segala aspek yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas pendidikan. Kehadiran STSI Padangpanjang merupakan satu-satunya perguruan tinggi seni di Sumatera. ASKI Padangpanjang, pada awalnya, hanya mempunyai dua Program Studi (Prodi), yaitu Prodi Seni Karawitan dan Prodi Seni Tari, kemudian dilengkapi dengan Prodi Musik. Setelah menjadi STSI ditambah 2 Prodi lagi, yakni Prodi Seni Kriya dan Seni Teater yang telah dirintis sejak tahun 1997. Tahun akademik 2001/2002,STSI Padangpanjang resmi membuka Prodi Seni Musik berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 06/Dikti/Kep/2001 tanggal 09 Januari 2001. Prodi Seni Kriya dan Teater dengan izin penyelenggaranya dimulai tahun akademik 2003/2004 berdasarkan surat Dirjen Dikti Nomor: 2271/D/T/2003 tanggal 05 September 2003. Prodi Seni Karawitan dan Seni Tari telah lebih dahulu mendapatkan izin dari Dirjen Dikti dengan surat Nomor: 384/DIKTI/Kep/1998.Sejak tahun akademik 2006/2007 STSI Padangpanjang membuka Prodi Televisi berdasarkan surat Dirjen Dikti Nomor: 3715/D/T/2006 tanggal 20 September 2006 dan Prodi Seni Murni berdasarkan surat Dirjen Dikti Nomor: 161/D/T/2007 tanggal 29 Januari 2007. STSI Padangpanjang juga telah memiliki Program Pascasarjana berdasarkan surat Direktur Akademik Dirjen Dikti Nomor 2102/D2.2/2008 tanggal 21 Agustus 2008.

Tidak lama setelah kemerdekaan Republik Indonesia (1945), beberapa tokoh nasional yang juga adalah pemuka-pemuka Kristen Indonesia tergerak dan merasa perlu untuk mendirikan Dewan Gereja di Indonesia (DGI). Harapan tersebut baru terlaksana pada tanggal 25 Mei 1950. Di awal kegiatannya, lembaga ini juga telah memberikan perhatian yang cukup besar pada masalah pendidikan karena saat itu bangsa Indonesia sangat memerlukan sumber daya manusia untuk mengisi lapangan kerja dalam berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan ini sudah bersifat mendesak. Pemikiran akan inginnya masyarakat Kristen Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan terus berkembang dalam diskusi-diskusi yang terjadi di lembaga ini. Bahkan dipikirkan pula akan perlunya mendirikan sebuah “universiteit”. Atas dasar itulah, DGI membentuk suatu komisi yang dipimpin oleh Prof. Dr. I.P. Simanjuntak, MA. Komisi ini bertugas membuat suatu studi kelayakan untuk mendirikan universitas yang hasilnya dilaporkan kepada DGI. Sebagai tindak lanjutnya, DGI mengeluarkan resolusi mengenai Universiteit Kristen pada tanggal 30 Juni 1953. Resolusi yang ditandatangani oleh Ds. W.J. Rumambi, selaku Sekretaris Umum DGI, dalam Sidang Lengkap DGI dari tanggal 20-30 Juni 1953 mengusulkan kepada semua gereja dan masyarakat Kristen di Indonesia untuk membantu sepenuhnya pendirian Universiteit Kristen, baik secara moril maupun materil. Beranjak dari resolusi tersebut, maka tokoh-tokoh Kristen Indonesia, yakni Mr. Todung Sutan Gunung Mulia, Mr. Yap Thiam Hien, Benjamin Thomas Philip Sigar, atas nama gereja-gereja yang tergabung dalam DGI (sekarang PGI), mendirikan Yayasan Universitas Kristen Indonesia di hadapan notaris Raden Kadiman, dengan nomor akte 117, tertanggal 18 Juli 1953. Anggota Yayasan kemudian diperbesar dengan kehadiran Elviannus Katoppo, Ong Jan Hong MD, Aminudin Pohan MD, Seri Condar Nainggolan MD, Benjamin Prawirohadmodjo, Pdt. Komarlin Tjakraatmadja, Gerrit Siwabessy MD, Tan Tek Heng, dan J.C.T Simorangkir. Tiga bulan kemudian, yaitu pada tanggal 15 Oktober 1953, diresmikanlah Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang terdiri dari: Fakultas Sastra dan Filsafat, dengan Sub-fakultas: Pedagogik dan Sastra, dan Fakultas Ekonomi. Ketika itu, perkuliahan dan kegiatan administrasi masih berlangsung di gedung HSK yang terletak di Jl. Diponegoro 86, dan di tiga buah flat di Jl. Salemba 10. Dalam perjalanan pengabdiannya, didirikanlah Fakultas Hukum (1956), Fakultas Kedokteran (1962), Fakultas Teknik (1963), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (1994). Hingga saat ini UKI telah memiliki Program Pascasarjana dan 8 fakultas yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Sastra dan Bahasa (FSB), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), dan Fakultas Vokasi yang memiliki 4 program studi terdiri dari Program Sarjana Terapan Fisioterapi, Keperawatan (Diploma 3), Program Sarjana Terapan Analisis Keuangan, dan Manajemen Perpajakan (Diploma 3).

Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) 1 Agustus 1961 s.d 31 Agustus 1964, berdasarkan SK Menteri PTIP No. 30 Tahun 1964 Tanggal 1 Agustus 1961. September 1964 s.d. Januari 1965 berstatus IKIP Yogyakarta cabang Makassar, berdasarkan SK Menteri PTIP No. 154 Tahun 1965 Tanggal 1 September 1965. Pada tanggal 5 Januari s.d. 3 Agustus 1999, berstatus mandiri dengan nama IKIP Makassar, berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 272 Tahun 1965 tanggal 5 Januari 1965. Pada fase itu, sejak 1 April 1972, IKIP Makassar berubah menjadi IKIP Ujungpandang dengan mengikuti perubahan nama Kotamadya Makassar menjadi Kotamadya Ujungpandang. Kemudian tanggal 4 Agustus 1999 sampai sekarang berstatus Universitas dengan nama Universitas Negeri Makassar (UNM) berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999.

Universitas Lampung adalah universitas negeri pertama dan tertua di Provinsi Lampung, Indonesia. Hari jadi Unila ditetapkan pada tanggal 23 September 1965, berdasarkan pada keluarnya Surat Keputusan Menteri PTIP yang menetapkan berdirinya Unila.

Universitas PGRI Semarang adalah perguruan tinggi swasta yang senantiasa berkomitmen penuh, sungguhsungguh dalam memberikan layanan jasa pendidikan terbaik, untuk jenjang pendidikan, baik S1 dan S2

Politeknik NEST Sukoharjo Jawa Tengah merupakan politeknik terbesar yang memiliki 4 program studi dan menerapkan metode kampus merdeka dalam pembelajarannya.