Pengawas Imigrasi dan Bea Cukai

Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) 1 Agustus 1961 s.d 31 Agustus 1964, berdasarkan SK Menteri PTIP No. 30 Tahun 1964 Tanggal 1 Agustus 1961. September 1964 s.d. Januari 1965 berstatus IKIP Yogyakarta cabang Makassar, berdasarkan SK Menteri PTIP No. 154 Tahun 1965 Tanggal 1 September 1965. Pada tanggal 5 Januari s.d. 3 Agustus 1999, berstatus mandiri dengan nama IKIP Makassar, berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 272 Tahun 1965 tanggal 5 Januari 1965. Pada fase itu, sejak 1 April 1972, IKIP Makassar berubah menjadi IKIP Ujungpandang dengan mengikuti perubahan nama Kotamadya Makassar menjadi Kotamadya Ujungpandang. Kemudian tanggal 4 Agustus 1999 sampai sekarang berstatus Universitas dengan nama Universitas Negeri Makassar (UNM) berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999.

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) merupakan universitas yang dikembangkan atas dasar perluasan mandat (wider mandate) dari IKIP Negeri Gorontalo. Perubahan IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo ditetapkan dengan surat Keputusan Presiden RI nomor 54 tahun 2004 tanggal 23 Juni 2004.

Universitas Kristen Petra adalah sebuah perguruan tinggi swasta nasional di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tahun 1961 atas prakarsa dari beberapa pendiri PPPK Petra, sebuah yayasan pendidikan Kristen di Surabaya yang telah didirikan pada tahun 1951

Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang adalah Perguruan Tinggi pertama yang didirikan di Tangerang, merupakan pelopor pendidikan tinggi untuk daerah ini. Adapun Nama Syekh Yusuf yang diabadikan menjadi nama Universitas Syekh Yusuf , adalah seorang ulama, sekaligus seorang pejuang dan pahlawan nasional. Lahir tanggal 3 Juli 1626 di Lakiung Makasar

Universitas Dian Nuswantoro adalah salah satu perguruan tinggi swasta berakreditasi institusi A yang berada di Semarang, Indonesia. Berdiri pada tahun 1990.

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta atau biasa disingkat UPN "Veteran", merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat didirikan, UPN "Veteran" Yogyakarta hanya memiliki 3 jurusan. Sekarang UPN "Veteran" Yogyakarta memiliki 5 fakultas yang terdiri dari 1 program studi untuk D-3, 21 program studi untuk S-1, 8 program studi untuk S-2, serta 1 program studi untuk S-3.

Dalam upaya mengembangkan dakwah amar ma’ruf nahi munkar di bidang ekonomi dan dalam menyiapkan sumber daya insani yang berkualitas, berilmu, beriman, dan gemar beramal saleh, Muhammadiyah memandang perlu untuk melakukan terobosan barunya melalui pendirian sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berkonsentrasi khusus pada disiplin ilmu keuangan dan perbankan. Inilah motivasi paling mendasar sehingga muncul gagasan dari para aktivis Muhammadiyah pada tahun 1968 untuk mendirikan Akademi Bank Muhammadiyah (ABM).Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta awalnya bernama Akademi Bank Muhammadiyah (ABM) yang didirikan pada 1 Januari 1968. Dalam pendirian ABM, ikut berperan aktif beberapa tokoh nasional terkemuka yang sangat concern terhadap kondisi perekonomian umat Islam di Indonesia, di antaranya adalah Mr. Sjafruddin Prawiranegara (mantan gubernur Bank Sentral/BI), Prof. Dr. M. Arsjad Anwar, MBA (mantan deputi Bappenas RI), serta Drs. Sofyan Tandjung (mantan fungsionaris DPP IMM). Dukungan dari ketiga tokoh ini tentu saja sangat berarti dalam proses dan perkembangan ABM selanjutnya. Kemudian pada tahun 1985, ABM dikonversi menjadi Akademi Keuagan dan Perbankan Muhammadiyah (AKPM) Jakarta.Dalam perkembangan berikutnya, pada 25 Februari 1998 berdasarkan surat keputusan Kemendikbud No. 60/Dikti/Kep/1998, AKPM berubah menjadi STIE Ahmad Dahlan Jakarta dengan dua program studi yaitu Manajemen Keuangan dan Perbankan dan Akutansi. Selanjutnya, STIE Ahmad Dahlan mengalami perubahan bentuk menjadi ITB Ahmad Dahlan Jakarta berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) No: 882/KPT/1/2018 tertanggal 11 Oktober 2018. Dan kemudian pada 19 November 2018, Presiden Joko Widodo memberikan SK tersebut kepada Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta.Dalam mengembangkan ITB Ahmad Dahlan Jakarta, visi yang ingin diwujudkan yakni menjadi Perguruan Tinggi (PT) yang mengembangkan kompetensi di bidang teknologi dan bisnis berdasarkan pada nilai-nilai Islam berkemajuan, yakni Islam yang rahmatan lil ‘alamin. ITB Ahmad Dahlan juga mengusung spirit menjadi Socio-Technopreneur University. Ini artinya, kampus ini diharapkan menjadi kawahcandradimuka dalam melahirkan entrepreneur sejati (saudagar). Prototipe sudagar sejati ini bisa dilihat dalam sosok Kiyai Ahmad Dahlan.Selain profil mahasiswa diarahkakan memiliki jiwa entreprenur, kampus ini juga berupaya keras melahirkan sosok yang memiliki kemampuan teknologi. Memiliki tingkat literasi terknologi. Sehingga diarahkan untuk menelorkan banyak saudagar atau start-up, yang tentu memiliki jiwa sosial, yakni jiwa al-Ma’un dan at-Ta’awun.Dalam kaitan itu, ITB Ahmad Dahlan telah membuka 9 (sembilan) Prodi dengan dua Fakultas yakni Fakultas Ekonomi Digital dan Fakultas Teknik dan Desain. Untuk Fakultas Ekonomi Digital terdiri dari 5 (lima) Prodi, yakni Magister Keuangan Syariah, S-1 Manajemen, S-1 Akuntansi, D-3 Keuangan Perbankan, dan D-3 Akuntansi. Sementara untuk Fakultas Teknik dan Desain, ada 4 (empat) Prodi, yakni S-1 Desain Komunikasi Visial (DKV), S-1 Arsitektur, S-1 Sistem Informasi, dan S-1 Teknologi Informasi.Pembukan prodi-prodi baru di atas, sekali lagi, dalam rangka merespon dinamika revolusi teknologi dan informasi yang berbasis industri kreatif, yang meniscayakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat warga untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan, mengeksploitasi, dan mengeksplorasi daya-daya kreasi dan daya cipta warga.

Universitas Muhammadiyah Ponorogo merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang beradadi bawah pembinaan Majelis Pendidikan Penelitian dan Pengembangan. Sebagai salah satu lebaga pendidikan tinggi, di dalam menjalankan segala aktivitasnya, Universitas Muhammadiyah Ponorogo mendasarkan pada kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undangundang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi yang dilengkapi dengan PP No. 60 tahun 1999 serta Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah tahun 1999 dan Statuta UMP tahun 2001.